Pemprov Jateng Alokasikan Bantuan Keuangan untuk Desa Capai 62 Miliar

Acara sosialisasi Bantuan Keuangan Desa untuk wilayah eks Karesidenan Kedu, di Pendopo Kabupaten, pada Selasa (11/2/2020). (Foto: Pemkab Wonosobo)

Kejiwan – Sepanjang Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil bakal mengalokasikan bantuan keuangan desa untuk 219 kegiatan di Kabupaten Wonosobo.

Nilai bantuan yang bakal diterima desa, sebagaimana disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Sarwo Pramono pada acara sosialisasi Bankeu Desa untuk wilayah eks Karesidenan Kedu, di Pendopo Kabupaten, Selasa (11/2/2020), mencapai lebih dari Rp 62 miliar, atau tepatnya RP 62,18 miliar.

Para Kades diminta Sarwo untuk benar-benar mengoptimalkan manfaat bantuan keuangan tersebut, untuk mendukung program-program prioritas yang mampu menjadi pengungkit peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Seperti sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor 48/2017 jo Pergub Nomor 7/2019, Sarwo menyebut tujuan dari pemberian bantuan keuangan kepada desa utamanya adalah untuk meningkatkan partsipasi masyarakat dan kemandirian dalam membangunan desa berdasarkan kekuatan sumber daya lokal.

“Harapannya, dengan adanya bantuan keuangan kepada pemerintah desa ini tentunya agar desa semakin berdaya, warga masyarakat juga semakin sejahtera, sehingga ujungnya adalah angka warga miskin bisa terus berkurang,” ujar Sarwo, dalam laman resmi Pemkab Wonosobo.

Pemprov Jateng Alokasikan 941,1 M Sepanjang 2019

Sepanjang Tahun 2019, Pemprov Jawa Tengah disebut Sarwo telah mengalokasikan tak kurang dari Rp 941,2 miliar rupiah untuk membantu 3164 desa di 29 Kabupaten se-Jawa Tengah. Total anggaran yang disalurkan ke masyarakat, menurutnya bahkan mencapai lebih dari Rp 1,1 triliun apabila bantuan untuk pembebasan SPP anak SMA, bantuan untuk madrasah diniyah beserta para ustaznya juga dihitung.

Dengan anggaran yang hanya di kisaran Rp 28 triliun, Pemprov Jateng diakui Sarwo tidak mungkin bekerja sendiri untuk mengurangi kemiskinan, sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah daerah agar upaya mengentaskan warga masyarakat miskin ke jenjang yang lebih sejahtera juga segera dicapai.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditegaskan Sarwo bekerja keras agar posisi relatif kemiskinan di Jawa Tengah yang masih ada di angka 10,58 persen bisa diturunkan hingga di bawah 10 persen alias 1 digit. “Secara Nasional, Jawa Tengah ada di peringkat 20 Provinsi termiskin, namun dalam hal jumlah penduduk miskin, Jateng merupakan yang terbesar kedua setelah Jawa Timur,” terangnya.

Hal ini, menurutnya harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk benar-benar mendukung upaya nyata demi terwujudnya visi Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari seperti telah tertuang dalam RPJMD 2018-2023.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah, One Andang Wardoyo juga menegaskan kepada para Kepala Desa, agar Bankeu Pemdes dari Pemprov Jawa Tengah dapat benar-benar dirasakan manfaatnya, oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Namun demikian, bantuan keuangan ini bersifat stimulan, dan  harus didukung dengan swadaya masyarakat, karena bantuan yang diberikan ini sebagai bentuk dukungan daerah kepada pemerintah desa untuk membiayai kegiatan yang ada. Jadi sekali lagi saya berharap para kepala desa, untuk benar-benar memanfatkan bantuan tersebut, dan menggunakannya sesuai skala prioritas di desa masing-masing,” tandasnya.

Add Comment